Mahasiswa se-Semarang Beri Jokowi Kartu Kuning

Pemerintahan Jokowi-JK yang sudah berumur 150 hari, dianggap belum mampu merealisasikan Nawa Cita saat kampanye.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Undip Rizki Haerul Imam menyatakan, banyak kebijakan pemerintah yang menjadi kontroversi sehingga Indonesia darurat dalam segala bidang.

“Kami memberikan kartu kuning kepada pemerintahan Jokowi-JK dan menuntut mereka untuk, menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Serta menekan harga bahan pokok agar menjaga stabilitas ekonomi nasional Indonesia,” kata Rizki saat membacakan tuntutan BEM Se-Kota Semarang, Rabu (18/3).

Pemerintah juga harus berusaha mengembalikan blok Mahakam 100 persen kepada bangsa serta mencabut izin ekspor konsetrat PT Freeport karena melanggar UU Mineral dan Batubara. Jokowi-JK sambungnya, harus kembali merevitalisasi kebijakan maritim sesuai dengan janjinya.

“Jika dalam satu bulan, pemerintahan Jokowi-JK tidak merealisasikan maka kami akan memberikan kartu merah,” tutur Rizki.

Muhammad Naufal, perwakilan aliansi BEM Kampus Kota Semarang menyoroti sejumlah kebijakan justru dinilai merusak spirit pemberantasan korupsi.

“Di Arab Saudi, TKI dihukum mati. Dipotong tangan. Tapi di sini, di negara kita, koruptor diberi remisi,” kata Naufal yang menyindir kebijakan Menkumham Yasonna H Laoly yang membuat kebijakan remisi koruptor.

Kebijakan Jokowi juga dinilai tak berpihak pada rakyat. Menaikkan harga BBM yang berimbas pada kenaikan harga bahan pokok. “Rakyat tak butuh presiden figuran yang dikendalikan pihak lain. Kita tidak tahu siapa di belakangnya, ketua partai atau siapa?” ujarnya.

(Puthut Ami Luhur, Hanung Soekendro/ CN33/ SM Network)